Ilustrasi (kawahpuisi.wordpress.com)
Di tingkat kios dan eceran harga BBM melambung tinggi. Sebagian besar warga di wilayah itu mulai beralih menggunakan kayu bakar
SAMPIT – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus terjadi. Dalam dua pekan terakhir, kelangkaan BBM juga terjadi di Kecamatan Antang Kalang. Warga kecamatan ini kesulitan mendapatkan premium, solar dan minyak tanah.
Dari informasi yang diperoleh borneonews, agen dan pangkalan mengalami kekosongan stok. Kalaupun ada, warga harus antre untuk membeli dengan harga yang sudah jauh melampaui HET.
Dalam ketetapan HET yang dibuat Bupati Kotim beberapa waktu lalu, harga premium dan solar tertinggi Rp 6.000 sedangkan minyak tanah Rp 4.450. Namun di Desa Tumbang Sepayang, Tumbang Huan, dan Tumbang Hejan, Kecamatan Antang Kalang, premium dijual Rp 9.000, sedangkan solar dan minyak tanah masing-masing Rp 11.000.
Wildex, 42, warga Desa Tumbang Sepayang, mengatakan, pangkalan yang biasa memasok minyak tanah bagi warga sering kosong. Di tingkat kios dan eceran, harganya melambung tinggi.Sebagian warga di wilayah itu mulai beralih menggunakan kayu bakar sebagai pengganti minyak tanah untuk keperluan memasak.
“Saat ini warga mengeluhkan harga minyak (BBM). Selain sulit dicari, kalaupun ada, harganya melambung. Parahnya lagi, solar dijual Rp 11 ribu, tapi barangnya tidak ada. Hanya harganya yang ada”, kata Wildex.
Tokoh masyarakat Tumbang Sepayang lainnya, Maher, 47, menyatakan semakin mahalnya dan langkanya BBM membuat laju pertumbuhan perekonomian warga tersendat. Sebab, di hampir semua aktifitas, warga menggunakan BBM.
“Seperti bensin, untuk berjualan sayur keliling, solar untuk genset, karena listrik di desa hanya menyala sekitar enam jam. Juga minyak tanah untuk kebutuhan memasak rumah tangga”, ujar dia.
Warga berharap pemerintah daerah khususnya Pemkab Kotim segera mencari solusi. Bila kondisi ini dibiarkan, imbuh Maher, nasib rakyat kecil kian merana.
Terpisah, Asisten II Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Kotim, Sanggul Lumban Gaol menyatakan pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika para penjual BBM terbukti menjual di atas HET yang telah ditetapkan.
Saat ini, sosialisasi HET mulai dilakukan sampai ke tingkat kecamatan agar diketahui oleh agen, pemilik pangkalan maupun masyarakat. “Kalau sudah disosialisasikan, tidak ada alasan bagi pemilik pangkalan memberlakukan harga eceran di atas HET”, tegasnya.
Pangkalan dan pengecer yang menjual BBM bersubsidi diwajibkan memasang keputusan bupati mengenai HET di tempat jualannya. (borneonews/ )
Sumber : sampitonline.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar